Tim Humas DPW PBB Sulsel
17 September 2026•2 menit baca
Jakarta — Partai Bulan Bintang (PBB) angkat bicara soal wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5 persen, yang kini menjadi bagian dari pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Sikap ini disampaikan dalam Rapat Kerja Partai Bulan Bintang di Jakarta, sebagai respons atas dinamika yang berkembang menjelang Pemilu 2029.
Ambang Batas Harus Berbasis Hitungan, Bukan Sekadar Kesepakatan
PBB menegaskan bahwa penentuan angka ambang batas parlemen tidak bisa hanya lahir dari kesepakatan politik antarfraksi di parlemen. Setiap perubahan angka mesti didasarkan pada perhitungan yang rasional dan terukur — bukan sekadar tawar-menawar kepentingan jangka pendek.
Sikap ini sekaligus menjadi pengingat bahwa desain sistem pemilu menyangkut hajat hidup jutaan pemilih di seluruh Indonesia. Angka ambang batas yang ditetapkan tanpa dasar yang jelas berisiko mengorbankan suara rakyat yang telah dipercayakan kepada partai pilihannya.
Usulan Mekanisme Gabungan Partai Politik
Salah satu solusi konkret yang ditawarkan PBB adalah mekanisme kerja sama atau gabungan partai politik dalam memenuhi syarat ambang batas parlemen. Melalui skema ini, partai yang telah meraih kursi di suatu daerah pemilihan namun belum memenuhi ambang batas secara nasional tetap memiliki jalan untuk mempertahankan keterwakilan suara pemilihnya di DPR RI.
Dengan kata lain, keterwakilan tidak serta-merta hilang hanya karena sebuah partai belum menembus angka ambang batas secara mandiri. Selama partai tersebut bersedia bergabung dengan mitra politik lain hingga total dukungan nasionalnya memenuhi syarat, suara rakyat yang telah diberikan di tingkat daerah tetap punya jalan untuk didengar di tingkat pusat.
Mencari Titik Keseimbangan
Bagi PBB, pembahasan aturan pemilu semestinya tidak berhenti pada satu kepentingan saja. Ada tiga hal yang perlu dijaga secara bersamaan: efektivitas parlemen agar tidak terlalu banyak fraksi yang menyulitkan pengambilan keputusan, penyederhanaan sistem kepartaian yang lebih rapi, dan yang tak kalah penting, hak suara rakyat untuk tetap terwakili di lembaga legislatif.
PBB memandang ketiga hal ini bukan sesuatu yang saling meniadakan. Dengan desain yang tepat — termasuk melalui mekanisme gabungan partai yang diusulkan — penyederhanaan sistem kepartaian dan keterwakilan rakyat dapat berjalan beriringan, tanpa harus mengorbankan salah satunya.
"Bersatu, Bergerak, Menang"
Tim Humas DPW PBB Sulsel